Keadaan pendidikan merupakan salah satu indikator yang kerap ditelaah dalam mengukur tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Melalui pengetahuan, pendidikan berkonstribusi penting terhadap perubahan perilaku kesehatan masyarakat. Pengetahuan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor pencetus yang berperan dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk berperilaku sehat.
Angka buta huruf berkolerasi dengan angka kemiskinan. Sebab, pendududk yang tidak bisa membaca secara tidak langsung mendekatkan mereka pada kebodohan, sedangkan kebodohan itu sendiri mendekatkan kepada kemiskinan.
Berdasarkan data BPS 2010, persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang melek huruf di Sulawesi Barat sebesar 84,86%, artinya persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang bisa membaca serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Penggunaan AMH adalah untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama didaerah pedesaan di Indonesia terutama didaerah di Sulawesi Barat; menunjukkan kemampuan penduduk suatu wilayah dalam menyerap informasi daer beberapa media dan menunjukkan kemapuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis
Proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya kurang dari $1 per kapita per hari adalah persentase penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah $1 (PPP) per hari. Nilai dolar dimaksud adalah nilai dolar berdasarkan Paritas Daya Beli atau Purchasing Power Parity (PPP) yang konversinya dengan mata uang lokal berdasarkan harga tahun 1993.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat tidak melakukan pendataan tingkat kemiskinan dengan parameter pendapatan kurang dari US$ 1,00 per kapita perhari, oleh karena itu tolak ukur yang digunakan adalah garis kemiskinan yang telah ditentukan secara nasional.
Salah satu pendekatan dalam pengukuran kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik adalah seseorang yang dianggap miskin jika tak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan yang disetarakan 2100 kilokalori serta kebutuhan bukan makanan, yakni kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang dibawah rata-rata minimum, konsep dan Pendekatan di atas dikenal denga nama pemenuhan kebutuhan dasar (Basic Needs Approach).
Jumlah Penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat sejak Maret 2007 sampai dengan Maret 2010 terus mengalami penurunan yang signifikan. Tahun 2007 presentase penduduk miskin mencapai kisaran 19,03 persen atau setara dengan 189,9 ribu orang, kemudian mengalami penurunan yang cukup besar hingga tahun 2010, yaitu sebesar 13,58 persen atau sekitar 141,33 ribu orang dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 13,89%
Kecenderungan data garis Kemiskinan dari hasil pendataan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan hasil yang positif, dimana garis kemiskinan rata-rata penduduk di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 semakin membaik.
