Senin pagi, 5 Januari 2026, Aula Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk danKkeluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat sudah terasa berbeda sejak pukul 07.15 WITA. Kursi terisi lebih cepat dari biasanya, TV Merek SHARP menyala, dan suara notifikasi Zoom bersahut-sahutan. Ini bukan sekadar apel pagi. Ini apel pertama di tahun 2026, tahun yang sejak awal sudah diakui tidak akan mudah.
Apel dilaksanakan secara virtual, mempertemukan ratusan aparatur sipil negara lintas OPD. Absensi dilakukan berlapis internal OPD dan rekap kehadiran seluruh perangkat daerah yang dipandu langsung oleh Asisten Administrasi, Amujib. Angka kehadiran masih terus bergerak “sementara dalam proses rekap,” begitu disampaikan di awal kegiatan sebagai laporan ke Gubernur.
Di layar Zoom, tampak Gubernur Sulawesi Barat Bapak Suhardi Duka duduk bersama Wakil Gubernur Bapak Salim S Mengga , Sekretaris Daerah Bapak Junda Maulana, para Asisten, dan Staf Ahli di Ruang Oval. Satu per satu disapa Wakil Gubernur, Sekda, para Asisten, Kepala OPD, hingga Kepala Sekolah SMA dan SMK. Sapaan pembuka yang sederhana, namun menandai satu pesan penting, kita memulai tahun ini bersama-sama.
Gubernur membuka sambutan dengan ungkapan syukur dan ucapan selamat tahun baru. Ia menyinggung capaian 2025 mulai dari pertumbuhan ekonomi Sulbar yang membaik, Indeks Pembangunan Manusia yang naik satu poin. Namun ia juga jujur tidak semua target tercapai. Dan itu, menurutnya, adalah bagian dari proses.
“Ini model yang baik untuk memulai 2026,” kira-kira begitu maknanya, karena ini bukan tahun yang mudah.
Ruang fiskal diakui semakin sempit. Transfer pusat yang selama ini menyumbang lebih dari 70 persen penerimaan daerah kian mengetat. Di saat yang sama, tuntutan publik justru meningkat seperti pelayanan kesehatan yang lebih baik, infrastruktur yang layak, pendidikan yang bermutu, hingga penguatan UMKM.
Sempat ada gangguan jaringan ketika Gubernur berbicara. Suara terputus-putus. Namun justru di sela gangguan itulah, pesan-pesan kunci menguat 2026 bukan soal banyak program, tapi soal dampak.
Gubernur meminta satu hal yang tegas tinggalkan pola kerja lama. Bekerja bukan lagi soal menyerap anggaran, bukan pula sekadar menggugurkan laporan.
“Yang kita mau adalah bekerja dengan menghitung dampak,” kurang lebih begitu pesannya. “Bukan bicara dengan naskah, tapi dengan mindset.”
Ia memberi contoh sederhana sebuah program dengan anggaran Rp100 juta. Program itu, kata Gubernur, tidak wajib dilaksanakan jika tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Bahkan jika program itu sudah tertulis rapi di APBD.
“Kalau tidak berdampak bagi kemajuan daerah, kepentingan publik, dan tidak bernilai amal, buat apa?” tegasnya.
Rutinitas tanpa hasil diminta berhenti. Setiap kegiatan harus menjawab kebutuhan masyarakat, memberi efek ekonomi, dan meninggalkan jejak nyata.
Ada beberapa pesan utama yang ditekankan.
Pertama, menjaga daya beli masyarakat. Gaji ASN, TPP, dan belanja pemerintah disebut sebagai government spending yang menyumbang sekitar 15 persen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Kedua, melindungi UMKM, terutama sektor-sektor akar rumput seperti pertanian desa. Rantai ekonomi daerah, kata Gubernur, berputar di sana.
Ketiga, menciptakan lapangan kerja. Salah satu caranya adalah menghadirkan proyek-proyek padat karya dalam APBD Provinsi.
Ekonomi, dalam pandangan ini, bukan sekadar angka makro, tapi denyut hidup harian masyarakat.
Pesan berikutnya menyentuh langsung wajah birokrasi di mata publik. Pelayanan publik diminta berbenah serius.
“Usahakan orang datang ke kantor paling banyak dua kali,” kata Gubernur. Datang pertama untuk registrasi, datang kedua untuk mengambil hasil. Tidak lebih.
Rumah sakit, sekolah, dan OPD diminta memperbaiki sistem. Infrastruktur dasar harus dijaga; jika rusak, perbaiki segera.
Efisiensi pun ditekankan namun dengan garis tegas bahwa efisiensi bukan memotong hak rakyat, melainkan memotong pemborosan.
Perjalanan dinas yang tidak penting diminta dihentikan. Kegiatan seremonial yang berlebihan tak perlu dipaksakan. “Kita juga ingin terlihat wah,” ujarnya, “tapi mau bagaimana, uangnya tidak ada.”
Dalam birokrasi, kata Gubernur, struktur dan jabatan memang ada mulai dari gubernur hingga kepala sekolah. Tapi yang dilihat rakyat bukan jabatan, melainkan manfaat.
Pejabat diminta responsif, turun ke lapangan, dan berani mengambil keputusan. Jabatan adalah tanggung jawab.
Ia bahkan menyinggung praktik lama yang harus dihentikan ketika ada pemeriksaan BPK, justru ASN P3K yang disuruh menghadapi. “Kalau ada pejabat seperti itu,” tegasnya, “perlu diganti.”
Tidak ada toleransi untuk lamban, bertele-tele, atau takut bertanggung jawab. Tidak ada lagi ego sektoral. Semua adalah satu tim dari Gubernur hingga kepala sekolah.
Kabar baik disampaikan, TPP tidak dikurangi di tahun 2026. Namun penegasannya jelas bahwa TPP bukan hak otomatis.
Kinerja dan inovasi akan dihargai. Kelalaian dan penyalahgunaan akan ditindak. Tidak semua akan menerima 100 persen. Bisa 100, 80, bahkan 30 persen.
“Jangan hidup dengan rasa kasihan,” pesan Gubernur. “Hiduplah dengan membuktikan kinerja.”
Bukan lagi sama rata, sama rasa.
Menutup arahannya, Gubernur menyatakan keyakinannya: dengan disiplin, keberanian, dan kerja sama sebagaimana sering ditekankan Wakil Gubernur Sulawesi Barat bisa melangkah lebih jauh.
Jika ada rekan yang belum maksimal, ingatkan sebagai teman. Tahun 2026 disebut sebagai perjalanan dengan tantangan besar, namun juga potensi hasil yang besar.
Di akhir, disampaikan pula bahwa kelembagaan baru mulai berlaku per 1 Januari 2026, dan akan ditunjuk Pelaksana Tugas bagi OPD yang mengalami penyesuaian struktur, memastikan prinsip fit and proper tetap berjalan.
Apel pun ditutup. Layar Zoom satu per satu mati. Namun pesan pagi itu tertinggal di aula dan di kepala banyak orang tahun ini bukan soal seberapa banyak kita bekerja, tapi seberapa nyata manfaat yang kita tinggalkan.
