Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal yang merupakan kunci pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan daerah akan sesuai harapan apabila melalui perencanaan yang tersusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dan isu strategis yang baru. Hal ini bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah, menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya pengunaan sumberdaya secara efisein, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa Ruang Lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cata penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas : (1) RPJPD; (2) RPJMD; (3) RENSTRA-SKPD; (4) RKPD; dan (5) RENJA-SKPD). Memperhatikan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama semua stakeholders pembangunan daerah setelah dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2011-2016, saat ini sementara melakukan penyusunan RPJMD 2010-2015 Provinsi Sulawesi Utara. Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan RENSTRA-SKPD. RENSTRA-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD selama 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi Tujuan, Strategi Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Kualitas RENSTRA-SKPD yang disusun oleh SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menterjemahkan dan mengoperasionalkan visi, misi, agenda, tujuan, strategi dan kebijakan kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD, kedalam tugas pokok dan fungsi SKPD serta didukung dengan pemahaman yang kuat akan peraturan dan perundangan terkait.
Pentingnya data???
Renstra butuh data??
Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (slide atau white paper), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan renstra SKPD.
Mengingat pentingnya kesiapan data dan informasi dalam proses perumusan renstra SKPD, perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengolahan data (dan bagaimana data itu harus diperoleh) sangat penting. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu bahwa pengolahan data dan informasi hendaknya tidak dilakukan hanya disaat dimulainya perencanaan, tetapi kegiatan ini harus berlangsung terus menerus setiap hari (kontinyu), seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berhubung pengolahan/tersedianya data dan informasi yang akurat merupakan salah satu kelemahan atau kurang mendapat perhatian hampir diseluruh lingkungan kehidupan kita, maka perlu ditingkatkan/ditumbuhkembangkan kesadaran betapa pentingnya data dan informasi utamanya untuk penyusunan rencana pembangunan daerah.
