Tingkat Prevalensi Balita Stunting yang Tinggi menjadikan Sulawesi Barat menajdi Provinsi dengan prevalensi balita stunting tertinggi kedua di Indonesia. Prevalensi stunting di provinsi Sulawesi Barat sebesar 35%, yang naik dari 33,8% pada tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan adanya permasalahan serius terkait gizi dan kesehatan anak di daerah ini.
Adanya peningkatan dalam prevalensi balita stunting di Sulawesi Barat, angka tersebut masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20%. Hal ini mengindikasikan bahwa penanganan stunting di Sulawesi Barat masih belum optimal dan perlu adanya upaya yang lebih serius dalam mengatasi permasalahan ini.
Data juga menunjukkan perbedaan prevalensi balita stunting antara kabupaten di Sulawesi Barat. Kabupaten Majene merupakan wilayah dengan prevalensi tertinggi, mencapai 40,6%, sedangkan Kabupaten Pasangkayu memiliki prevalensi terendah, yaitu 25,8%. Hal ini menunjukkan adanya disparitas dalam penanganan stunting di berbagai wilayah di Sulawesi Barat.
Perlu dicatat bahwa beberapa kabupaten mengalami peningkatan signifikan dalam prevalensi balita stunting dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Misalnya, Kabupaten Majene mengalami peningkatan sebesar 4,9 poin, sementara Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya penanganan yang lebih intensif di wilayah-wilayah tersebut.
Analisis kualitatif lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami faktor-faktor penyebab tingginya prevalensi balita stunting di Sulawesi Barat. Faktor-faktor seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, pola makan yang tidak seimbang, sanitasi yang buruk, serta kemiskinan dapat menjadi penyebab utama dari masalah ini. Evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor ini dapat membantu merumuskan strategi dan intervensi yang tepat untuk mengatasi permasalahan stunting di daerah ini.
Dalam rangka mengurangi prevalensi balita stunting di Sulawesi Barat, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Langkah-langkah seperti peningkatan edukasi gizi, peningkatan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, perbaikan sanitasi, serta upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat menjadi langkah-langkah penting dalam mengatasi permasalahan ini.
