Di balik semarak senyum balita dan semangat ibu-ibu yang berkumpul di pojok desa setiap bulan, berdiri sebuah institusi yang kerap luput dari sorotan, namun memegang peranan kunci dalam peradaban: Posyandu. Ia bukan hanya warisan program kesehatan era Orde Baru. Ia kini berubah menjadi garda depan melawan ancaman multidimensi: stunting dan kemiskinan ekstrem.
Stunting, sebagaimana dikemukakan dalam paparan Kepala Bapperida Sulbar di Ballroom Andi Depu, 16 Juni 2025, bukan sekadar isu kesehatan. Ini soal nasib bangsa dalam jangka panjang. Anak-anak yang tidak tumbuh optimal akan membawa dampak ekonomi serius, mulai dari rendahnya produktivitas SDM hingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Di Provinsi Sulawesi Barat sendiri, data menunjukkan bahwa prevalensi stunting pada tahun 2024 melonjak ke 35,5%, jauh di atas rata-rata nasional yang sudah menurun hingga 19,8%.
Ironisnya, di tengah darurat ini, Posyandu justru belum diberdayakan sepenuhnya.
Salah satu persoalan krusial adalah rendahnya cakupan penimbangan balita. Data dari sistem E-PPGBM menunjukkan hanya 65% balita yang ditimbang setiap bulan. Artinya, dari 100 balita yang seharusnya diawasi pertumbuhannya, 35 anak “tidak terlihat” dalam sistem. Padahal, stunting kerap bermula dari tanda-tanda awal seperti berat badan yang tidak naik dan ini merupakan indikator sederhana yang bisa dicegah sejak dini melalui Posyandu.
Namun, kader Posyandu yang merupakan ujung tombak sistem ini, kerap bekerja dalam keterbatasan. Minim insentif, terbatas pelatihan, hingga tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Mereka adalah garda depan, tetapi seringkali berjalan tanpa peta.
Gagasan menjadikan Posyandu sebagai pusat layanan terpadu bukanlah utopia. Di sanalah titik temu intervensi gizi, edukasi perilaku, dan pencatatan data yang dibutuhkan oleh berbagai sektor. Dengan memanfaatkan dashboard digital, Posyandu dapat menjadi penyedia data primer untuk Dinas Kesehatan, Bapperida, dan dinas teknis lainnya dalam menyusun kebijakan yang berbasis bukti.
Di sisi lain, Posyandu dapat menjadi arena perubahan perilaku yang selama ini dianggap tantangan tersulit dalam penanganan stunting. Mitos-mitos seputar ASI, MP-ASI, anemia remaja putri, dan KEK ibu hamil bisa dilawan jika edukasi dilakukan langsung kepada kelompok sasaran, di tempat mereka biasa berkumpul.
Data terbaru menunjukkan bahwa dari 14 indikator intervensi spesifik stunting di Sulawesi Barat, hanya 3 yang tercapai. Sisanya? Jauh dari target. Kinerja terburuk bahkan terjadi pada indikator seperti ASI eksklusif, gizi balita, dan cakupan makanan tambahan yang semuanya berkaitan erat dengan peran Posyandu.
Lebih dari 39.922 balita di Sulawesi Barat tercatat mengalami stunting. Jika digabung dengan balita yang mengalami berat badan tidak naik, underweight, dan wasting, maka ada lebih dari 60 ribu balita dalam kondisi rawan. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah anak-anak yang berisiko kehilangan masa depan karena sistem kita tidak cukup kuat.
Posyandu harus direvitalisasi. Bukan sekadar dijadikan tempat timbang dan imunisasi, tapi sebagai jantung dari sistem pembangunan SDM. Perlu ada:
- Pelatihan intensif kader,
- Integrasi digital pencatatan (dari E-PPGBM ke dashboard terpadu),
- Insentif layak bagi kader,
- Serta pelibatan mereka dalam forum perencanaan desa.
Tanpa itu, kita hanya akan berputar dalam narasi tanpa aksi.
Sebagaimana dikatakan oleh seorang expert dalam forum pertemuan yang kami ikuti, “Kader posyandu adalah ujung tombak kita. Mereka harus mendapatkan insentif yang memadai agar mampu memberikan layanan berkualitas dan membantu mencapai target Zero New Stunting di Sulbar.”
Pencegahan stunting tak bisa digantungkan pada proyek jangka pendek. Ia butuh sistem. Dan dalam sistem itu, Posyandu adalah simpulnya. Mengabaikannya, sama saja dengan membiarkan generasi masa depan tumbuh dalam kekerdilan fisik dan sosial.
Jadi, ketika kita bicara tentang pembangunan manusia, mulailah dari Posyandu. Di sanalah, masa depan bangsa sedang ditimbang dan mungkin saat ini timbangannya sedang berat sebelah.
