Kabupaten Majene memulai tahun 2025 dengan langkah baik dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM Kesehatan, yang mencakup dua tingkat yaitu provinsi dan kabupaten, menetapkan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diterima oleh setiap warga negara. Di Majene, penerapan ini menjadi sinyal kuat untuk bergerak bersama lintas sektor dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
SPM Kesehatan di Majene menyoroti dua aspek utama: pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular. Pelayanan yang ditawarkan mencakup kesehatan ibu hamil, bayi, anak balita, hingga pengendalian penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan tuberkulosis. Saat menjadi pembicara di Rakor SPM Kesehatan Majene saya menyampaikan bahwa cakupan layanan SPM adalah bentuk komitmen untuk memberikan hak dasar kesehatan bagi seluruh warga.
Namun, tantangan tetap ada. Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, keterbatasan logistik, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam deteksi dini menjadi hambatan yang harus diatasi. Meskipun demikian, optimisme tetap tinggi, terutama dengan dukungan lintas sektor yang lebih kuat dan program edukasi gaya hidup sehat yang mulai digalakkan.
Langkah awal di tahun 2025 ini menjadi momentum penting. Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen pemerintah daerah, Majene dapat menjadi contoh penerapan SPM Kesehatan yang efektif dan inklusif di Indonesia.
Implementasi SPM Kesehatan di Kabupaten Majene adalah upaya yang patut diapresiasi. Namun, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada kebijakan yang telah dirancang, tetapi juga pada sinergi lintas sektor yang terlibat. Mulai dari sektor pendidikan, keamanan, hingga komunitas lokal, semua memiliki peran krusial dalam memastikan program ini berjalan optimal.
Sebagai contoh, pencegahan penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi membutuhkan pendekatan berbasis komunitas. Edukasi tentang pola hidup sehat, yang melibatkan sekolah dan organisasi masyarakat, dapat menjadi salah satu cara meningkatkan kesadaran masyarakat. Demikian pula, pengendalian penyakit menular seperti TBC dan HIV memerlukan dukungan dari sektor keamanan untuk menjangkau kelompok rentan, termasuk warga binaan pemasyarakatan.
Namun, sinergi ini tidak akan terwujud tanpa komitmen bersama. Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran, sementara masyarakat harus lebih proaktif dalam mendukung program kesehatan. Selain itu, penyediaan logistik yang memadai, seperti alat screening dan strip gula darah, harus menjadi prioritas untuk menjamin kualitas pelayanan.
Kabupaten Majene telah memulai langkah yang tepat di awal tahun 2025. Kini saatnya semua pihak bersatu, bergerak bersama, dan menjadikan kesehatan sebagai tanggung jawab bersama. Dengan demikian, visi menjadikan SPM Kesehatan sebagai fondasi pelayanan kesehatan dasar dapat tercapai dengan gemilang.
